Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan sebanyak 45 proyek pembangunan bendungan di seluruh Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Proyek bendungan teranyar yang dia resmikan adalah Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Presiden Jokowi mengatakan air adalah sumber kehidupan, air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan dan makanan. Oleh karena itu, air harus dikelola dengan baik dan salah satunya melalui pembangunan Bendungan.
"Kita harapkan Bendungan manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, air irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi, besar sekali manfaatnya bagi petani," kata Presiden Jokowi, dilansir dari laman Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).
Menurut Presiden Jokowi, air sangat penting bagi kehidupan dan memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, manajemen pengelolaan sumber daya air di seluruh provinsi di Indonesia akan menjadi fokus pemerintah.
“(Manfaat) yang pertama sebagai air baku untuk kehidupan kita, kedua irigasi bagi sawah-sawah yang kita miliki, dan ketiga untuk mereduksi banjir kalau memang di daerah itu masih ada banjir,” tambah Presiden Jokowi.
Pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA) terus digencarkan Presiden Jokowi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.
Saat ini Presiden Jokowi telah meresmikan 45 bendungan dari 61 bendungan yang dibangun selama periode 2015-2024. Ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat.
Berikut Bendungan yang Sudah Diresmikan Jokowi selama 1 dekade:
1. Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur
2. Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur
3. Bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur
4. Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur
5. Bendungan Gongseng di Bojonegoro, Jawa Timur
6. Bendungan Nipah di Sampang, Madura
7. Bendungan Bajulmati di Banyuwangi, Jawa Timur
8. Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan
9. Bendungan Napun Gete di Sikka, NTT
10. Bendungan Sindang Heula di Serang, Banten
11. Bendungan Kuningan di Kuningan, Jawa Barat
12. Bendungan Way Sekampung di Pringsewu, Lampung
13. Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan
14. Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan
15. Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
16. Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah
17. Bendungan Ciawi di Bogor, Jawa Barat
18. Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat
19. Bendungan Margatiga di Lampung
20. Bendungan Sadawarna di Subang, Jawa Barat
21. Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara
22. Bendungan Danu Kerthi di Bali
23. Bendungan Tamblang di Buleleng, Bali
24. Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, NTB
25. Bendungan Bintang Bano di Sumbawa, NTB
26. Bendungan Rajui di Aceh
27. Bendungan Payaseunara di Aceh
28. Bendungan Jatigede di Jawa Barat
29. Bendungan Teritip di Kalimantan Timur
30. Bendungan Raknamo di NTT
31. Bendungan Rotiklot di NTT
32. Bendungan Tanju di NTB
33. Bendungan Mila di NTB
34. Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau
35. Bendungan Logung di Jawa Tengah
36. Bendungan Gondang di Jawa Tengah
37. Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan
38. Bendungan Lolak di Sulawesi Utara
39. Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara
40. Bendungan Karian di Banten
41. Bendungan Tiu Suntuk di NTB
42. Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur
43. Bendungan Cipanas di Jawa Barat
44. Bendungan Margatiga di Lampung Timur
45. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.
“Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,” kata Abdul Muis.
Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7,5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.
“Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),” kata Abdul Muis.
Pembangunan bendungan tidak akan berhenti pada akhir jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116,23 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp116,23 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp148,96 miliar, BPIW sebesar Rp92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp347,32 miliar.
Anggaran PUPR tahun 2025 khususnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada pemanfaatan bendungan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
"Program TA 2025 dengan Pagu Anggaran Ditjen SDA sementara sebesar Rp26,53 triliun difokuskan pada pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dalam tahapan konstruksi (on-going) sebanyak 17 unit bendungan, 2.000 ha Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi, dan 15.000 ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi," kata Bob.
Dikatakan Bob, 17 bendungan tersebut yakni Bendungan Rukoh (Aceh), Tigadihaji (Sumsel), Cibeet (Jabar), Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), Karangnongko (Jateng), Bener (Jateng), Jragung (Jateng), Bagong (Jatim), Riam Kiwa (Kalsel), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), Jenelata (Sulsel), Pelosika (Sultra), Mbay (NTT), Manikin (NTT), dan Way Apu (Maluku).
"Program TA 2025 juga difokuskan pada penanganan pasca bencana dan lokasi rawan bencana di kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai dengan total panjang rencana penanganan sepanjang 32,5 km," kata Bob.
Selain itu menurut Bob, pada tahun 2025 Ditjen SDA Kementerian PUPR juga akan berfokus pada penyediaan air baku di kawasan strategis untuk mendukung swasembada air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan intake dan jaringan air baku, pembangunan embung dan sumur air tanah, serta antisipasi kekeringan.
"Program penyediaan air baku tersebut akan dilakukan merata untuk di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Bob.
