Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 10 tahun bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

Seperti halnya pembangunan bandara hingga pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini menjadi kunci menghubungkan Indonesia agar lebih dekat dan cepat yang merupakan negara kepulauan.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, untuk pangan, energi maupun untuk industri. Jokowi juga berpesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden RI yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," kata Menhub.

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik," papar Menhub.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan non komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. "Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya bandara baru.

Tantangan Sektor Transportasi

Pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

Menhub mengatakan, salah satu tantangannya adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan yang cukup berat bagi sektor transportasi dalam negeri.

"Pada saat Covid-19, kita melihat bagaimana upaya Bapak Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik dan Alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali," ucap Menhub.

Daftar 27 Bandara Baru

Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini sejak 2014-2024, Indonesia telah banyak melakukan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, di antara pencapaian utama yang telah dicapai adalah pembangunan 27 bandara baru,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah Murni di Jakarta, 9 Mei 2024.

Dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun bandara di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP. “Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," katanya.

27 bandara baru tersebut antara lain:

- Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau

- Bandara Tambelan, Kepulauan Riau

- Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah

- Bandara Maratua, Kalimantan Timur

- Bandara Morowali, Sulawesi Tengah

- Bandara Siau, Sulawesi Utara

- Bandara Miangas, Sulawesi Utara

- Bandara Koroway Batu, Papua

- Bandara Kertajati, Jawa Barat

- Bandara Tebelian, Kalimantan Barat

- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur

- Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan

- Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur

- Bandara Namniwel, Maluku

- Bandara Werur, Papua

- Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat

- Bandara Ngloram, Jawa Tengah

- Bandara Siboru, Papua Barat

- Bandara Nabire Baru, Papua Tengah

- Bandara Kediri, Jawa Timur

- Bandara Singkawang, Kalimantan Barat

- Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah

- Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

- Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara

- Bandara Pohuwato, Gorontalo

- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

- Bandara Sobaham, Yahukimo

Dari 27 bandara di atas, terdapat Bandara Sobaham yang sedang proses pembangunan dan akan selesai pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.

“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,” tuturnya.

Kristi menambahkan infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.

“Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,” katanya.

Infrastruktur Pelabuhan Diapresiasi

10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, sudah berhasil dibangun 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah. Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar masyarakat. Ferry Yahya menyebut, sepanjang satu dekade otoritas fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Kerja keras pun membuahkan hasil baik.

“Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal.

Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makro perekonomian nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.

“Makin dekatnya konektivitas antar provinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” papar dia.

Lelaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

“Demikian juga dengan tol laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro warga DKI Jakarta mengatakan, isu pemerataan ekonomi di Pulau Jawa dan daerah lainnya menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir ini.

Perkara Jawa-sentrisme yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan pemerintah dengan memasifkan infrastruktur di daerah, termasuk pelabuhan laut.

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadi konsen ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.

Ekosistem konektivitas transportasi laut diharapkan terus diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

“Mungkin ditingkatkan lagi terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” tutur Audi.