Kiprah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun infrastrukturselama 10 tahun kepemimpinannya menjadi bukti investasi strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi demi mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia.Selama 10 tahun masa pemerintahannya, beragaminfrastruktur menjadi fokus Presiden Jokowi, mulai darilayanan dasar, konektivitas, pangan, hingga energi.

Di masanya,pembangunan bandara hingga pelabuhan dilakukan Jokowi di seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan infrastruktur ini didasari pemahaman bahwa konektivitas menjadi kunci pemerataan ekonomi bagi negara kepulauan ini. Dengan beragam infrastruktur baru tersebut,konektivitas terbuka, dan peluang ekonomi pun muncul. Dampak lanjutannya, daya saing meningkat seiring makin efisiennyawaktu serta biaya logistik.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Secara kasat mata, dengan pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," jelas Menhub.

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. "Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik," ujarnya.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan nonkomersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. "Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya sejumlah bandara baru.

Namun, langkah pemerintah menggerakkan pembangunan di sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi bukan tanpa tantangan. Menhub mengatakan, salah satu tantangan besar adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya, juga merebaknya pandemi Covid-19.

"Pada saat Covid-19, kita melihat bagaimana upaya Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik dan Alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali," tutur Menhub Budi.

Menjangkau Daerah 3TP

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014-2024, Indonesia telah melihat banyak pengembangan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, di antara pencapaian utama yang telah dicapai adalah pembangunan 27 bandara baru,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah Murni di Jakarta, 9 Mei 2024.

Dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun bandara di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP. “Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," ujarnya.

Berikut daftar 27 bandara baru yang dibangun sepanjang 10 tahun era Presiden Jokowi:

- Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau

- Bandara Tambelan, Kepulauan Riau

- Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah

- Bandara Maratua, Kalimantan Timur

- Bandara Morowali, Sulawesi Tengah

- Bandara Siau, Sulawesi Utara

- Bandara Miangas, Sulawesi Utara

- Bandara Koroway Batu, Papua

- Bandara Kertajati, Jawa Barat

- Bandara Tebelian, Kalimantan Barat

- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur

- Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan

- Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur

- Bandara Namniwel, Maluku

- Bandara Werur, Papua

- Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat

- Bandara Ngloram, Jawa Tengah

- Bandara Siboru, Papua Barat

- Bandara Nabire Baru, Papua Tengah

- Bandara Kediri, Jawa Timur

- Bandara Singkawang, Kalimantan Barat

- Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah

- Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

- Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara

- Bandara Pohuwato, Gorontalo

- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

- Bandara Sobaham, Yahukimo

Dari 27 bandara di atas, Bandara Sobaham yang sedang dalam pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.

“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,” jelas Kristi.

Dia menambahkan, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.

“Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,” tuturnya.

Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan

Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. “Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).

Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ucapnya.“Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” ujarnya.

Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. “Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” pungkas dia.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.

Ekosistem konektivitas transportasi laut yang telah diinisiasi Presiden Jokowi pun diharapkan terus dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

“Kalau mungkin ditingkatkan lagi, terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” tuturnya