Pelaku usaha pertambangan yang terhimpun dalam wadah Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) sukses menggelar Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rakernas di Residences Ballroom, Park Hyatt Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan, Indonesia Energy Outlook 2025 yang diikuti 700 pengusaha pertambangan ini sangat penting diselenggarakan. Sebab, saat ini para pengusaha pertambangan mineral dan batubara membutuhkan banyak insight dari Pemerintah dan stakeholders, yang perlu disikapi dengan cepat dan tepat.
“Program hilirisasi energi, swasembada energi, hingga transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) tentu perlu disikapi para pelaku usaha pertambangan. Kalangan pengusaha perlu mempelajari berbagai kemungkinan untuk membuat perencanaan adaptasi bisnis agar dapat bertahan,” ujarnya.
Anggawira mengatakan, Indonesia Energy Outlook 2025 sebagai wujud keseriusan Aspebindo dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai kalangan. Sehingga dapat menjawab kebutuhan bisnis para anggotanya. Aspebindo, katanya, merupakan mitra dan aset strategis bagi Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
Aspebindo mengajak anggotanya untuk terus berinovasi dalam menghadapi perubahan tren energi dunia dan mendorong transisi energi bersih. “Aspebindo akan terus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mempercepat proses hilirisasi energi. Aspebindo akan terus aktif memberikan rekomendasi dari para anggotanya kepada Pemerintah maupun stakeholder terkait,” katanya.
Dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen Pemerintahan Prabowo Subianto, Aspebindo mengajak pengusaha batu bara untuk bisa terus berinovasi menghadapi transisi energi hijau. Transisi ini akan berpengaruh akan permintaan batu bara secara jangka panjang.
Dari kiri-kanan Wakil Ketua Umum Aspebindo Ahmad Adi Suryo, Ketua Pelaksana Indonesia Energy Outlook 2025 Bhirawa Wicaksana, Ketua Umum Aspebindo Anggawira, Sekretaris Jenderal Aspebindo I Made Nugraha Jaya
"Sebagai pelaku usaha di sektor energi tentu kami mengikuti dan harus bisa mengambil peluang bisnis yang ada untuk lebih inovatif dalam proses energi terbarukan. Aspebindo sendiri sudah memiliki beberapa perusahaan batu bara yang sudah mulai diversifikasi unit bisnisnya, contohnya ke biomassa," katanya.
Aspebindo Berikan Policy Brief
Aspebindo terus mendukung Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Asosiasi itu pun terus berupaya untuk mempercepat pengembangan sumber energi ini, dengan mendorong regulasi dan iklim bisnis yang menunjang energi transisi di Indonesia.
Ketua Pelaksana Indonesia Energy Outlook 2025 Bhirawa Wicaksana menambahkan, Indonesia Energy Outlook 2025 menjadi ajang pertemuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan berbagai perspektif terkait dengan masa depan industri energi di Indonesia.
“Bagi para pengusaha event ini bertujuan untuk memberikan policy brief kepada Pemerintahan Prabowo Subianto, yang memang sangat concern dengan ketahanan energi. Kami juga berharap kolaborasi dengan Pemerintah dan stakeholders, terkait pendanaan, kemudahan investasi, perizinan usaha, hingga membahas isu-isu hangat seperti UU Minerba,” ujarnya.
Bhirawa yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen Aspebindo menambahkan, program hilirisasi nasional sangat penting dilakukan. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam mendapatkan insentif hilirisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Masih dari arena Rakernas, Putri Indonesia DKI Jakarta 3 2025 Sarah Sentoso yang juga anggota Aspebindo mendukung program hilirisasi yang dapat menimbulkan multiplier effect pada perekonomian. Program hilirisasi atau downstreaming dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat suatu produk terutama bahan baku utama memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
“Indonesia Energy Outlook 2025 merupakan peluang bagi kami para pengusaha untuk bisa bertemu langsung dengan like-minded people, seperti regulator hingga stakeholders yang fokus pada sektor energi. Di Aspebindo ini kami harus accelerated collaboration untuk mengatasi hambatan, menghasilkan inovasi, hingga memberikan masukan yang baik bagi Pemerintah,” tuturnya.
Aspebindo Usul 10 Persen PNBP untuk Kampus
Sekretaris Jenderal Aspebindo I Made Nugraha Jaya menyampaikan, Aspebindo mengusulkan kepada Pemerintah terkait alokasi sebesar 10 persen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba diberikan ke perguruan tinggi.
Langkah ini diyakininya dapat menjadi solusi untuk memberi solusi finansial bagi perguruan tinggi. Dengan demikian, apabila perguruan tinggi tetap dilibatkan oleh pemerintah untuk mengelola lahan pertambangan, para akademisi dapat secara fokus memanfaatkan kesempatan itu untuk penelitian dan pengembangan.
“Aspebindo mengusulkan adanya alokasi secara khusus dari PNBP yang didapatkan dari sektor minerba untuk perguruan tinggi. Kami usulkan besarannya untuk pendidikan itu sebesar 10 persen. Perguruan tinggi yang mengelola tambang mungkin tidak akan bermasalah di sisi teknis. Akan tetapi, sisi operasional pertambangan yang akan menjadi tantangan bagi perguruan tinggi,” ucapnya.
Aspebindo menyambut positif keputusan Pemerintah membatalkan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa. Dia menegaskan bahwa pengelolaan tambang bukan tugas utama kampus. Tugas utama kampus adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Melalui keputusan tersebut, menurut Made risiko penyimpangan dapat diminimalkan, dan kampus dapat tetap menjalankan perannya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan. Dengan skema bantuan dana ini, perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan tanpa harus menghadapi risiko bisnis dan operasionalnya secara langsung.
